Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa/pri.
Kesimpulannya, jangan tindas yang kecil. Beri ruang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kecil ini jangan diganggu,
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah ingin melindungi penggilingan gabah rakyat atau skala kecil sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan, di tengah penindakan kasus beras oplosan dan persaingan ketat harga gabah dengan pabrik besar.
“Pemerintah menginginkan bagaimana yang kecil ini jangan tertindas. Penggilingan kecil ini (bagian dari) ekonomi kerakyatan,” kata Amran saat konferensi pers di Kantor Kementan, Rabu.
Dia menyebutkan, jumlah penggilingan kecil di seluruh Indonesia mencapai 161 ribu unit dengan kapasitas produksi sebesar 116 juta ton gabah per tahun.
Kapasitas ini jauh melampaui total produksi gabah nasional yang hanya sekitar 65 juta ton. Sehingga secara teori, penggilingan kecil mampu mengolah seluruh gabah dalam negeri tanpa bergantung pada pabrik besar.
Baca juga: Upaya penindakan pengoplos beras pulihkan penjualan pedagang kecil
Ia juga menyoroti pabrik besar yang membeli gabah dengan harga yang lebih mahal sehingga penggilingan kecil kalah bersaing.
Oleh sebab itu, pemerintah ingin melindungi penggilingan kecil di seluruh Indonesia yang selama ini memasok ke pasar tradisional.
“Kesimpulannya, jangan tindas yang kecil. Beri ruang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kecil ini jangan diganggu,” kata Amran.
Terkait pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang dikabarkan mengeluh dan ketakutan di tengah isu penindakan beras oplosan, Amran menegaskan, tidak ada alasan untuk khawatir jika tidak melakukan pelanggaran.
Baca juga: Pemerintah pastikan lindungi pengusaha padi yang sesuai aturan
“Tidak boleh takut kalau orang tidak salah. Ini negara hukum,” ujarnya.
Menanggapi omzet pedagang di PIBC yang menurun karena tidak ada truk beras yang masuk, Amran menyebut ketiadaan pasokan ke Cipinang menandakan adanya pengalihan distribusi.
“Tidak ada yang datang, berarti ada pengalihan. Karena beras meningkat, surplus 4,8 juta ton. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah 57 tahun, sekarang 3,9 juta ton,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga tetap menggelontorkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Baca juga: Ombudsman temukan omzet pedagang turun imbas polemik beras oplosan
“Operasi pasar kita siapkan, 1,3 juta ton (beras SPHP) kita keluarkan, kita guyur ke pasar, sambil menghidupi yang kecil. Ini nanti akan terbentuk struktur pasar baru,” kata Amran.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi.
Mentan pada Rabu (30/7) mengungkapkan bahwa sebanyak 212 merek beras premium dan medium yang sempat beredar di pasaran terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah, serta menyebut akan menindak tegas peredaran beras tersebut.
“Ini khusus untuk beras premium dan medium yang tidak sesuai standar. Kami tegaskan, ini adalah standar pemerintah,” katanya.
Pewarta: Rizka KhaerunnisaEditor: Abdul Hakim Muhiddin Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.